Pengusaha Minta PPN untuk Batik dan Kerajinan Dihapus

Pengusaha Minta PPN untuk Batik dan Kerajinan Dihapus

Motifnya, pemerintah harus memperhatikan sektor aktual dan UKM yang telah terbukti memiliki daya tahan dibanding fiskal

sektor. Dan membantu perekonomian Indonesia melalui malapetaka. Menurut Angga, jika barang dagangan ini membuat konsumen perlu

bayar PPN maka ini akan menjadi masalah bagi pelanggan. "Jika konsumen harus membayar pajak maka itu bisa diperdebatkan, sebaliknya

Barang sejenis dari negara tetangga harganya bisa jauh lebih muram karena di negara asal pemeirintahnya sediakan

banyak insentif kredit ekspor, bunga rendah dan bahkan insentif pajak, dan ini harus menjadi ilustrasi yang bagus tentang Indonesia, "katanya

Ia berharap, masa depan batik harus didukung oleh pihak berwenang dengan memberikan insentif pajak untuk meningkatkan persaingan diraih.

Angga mengatakan akan mendukung pertumbuhan volume dan kualitas produk UKM yang bisa menembus ke dalam global

industri. "Kami menganggap contoh batik, persaingan dengan barang-barang China dan bayangan MEA harus dihadapkan dan dipersiapkan. Nah,

Di antara pelatihan tersebut menggunakan harga batik yang kompetitif sehingga orang lebih suka menggunakan produk lokal dengan menggunakan harga PPN

lebih tinggi karena memerlukan terobosan agar bisa bersaing dengan produk eksternal yang tidak mudah untuk memulai

membanjiri pasar, "kata Anggawira, Ketua Badan Pusat Organisasi HIPMI dalam keterangan tertulisnya yang diterima

voice.com, Senin (16/11/2015). "Batik adalah budaya bangsa, perkembangannya membutuhkan batik

kelestarian. Penghapusan PPN pada karya batik sangat krusial sehingga bisa mencegah kepunahan para amatir batik, '' Jika

Pengrajin yang lamban karena PPN ini bisa menjadi budaya ketakutan kita, "jelasnya.Baca juga: harga plakat